Pemerintah telah Mempermainkan Pendidikan Bagi Anak Negeri

Masih segar dalam ingatan kita tentang carut marut pelaksanaan UN Tahun 2013, yang membuat banyak pihak dirugikan terutama para murid yang mengikuti UN khusus SMA. Banyak soal yang tidak terdistribusi dengan benar, kertas lembar jawaban yang tipis, soal yang kurang dan masih banyak lagi. Tanpa merasa sesal yang dalam sang menteri hanya minta maaf di media massa. Padahal carut marut UN sangat merugikan orang banyak. Untungnya para murid sudah tidak menggubris pemerintah yang entah merasa salah atau tidak salah. Padahal mereka bisa menuntut pemerintah yang telah berjanji menjadualkan UN tapi mengingkarinya sendiri.

Belum selesai UN yang gagal total karena ada satu rekanan yang telah melakukan kesalahan fatal. Dan menurut penulis disinilah letak kekurangan peraturan pengadaan barang dan jasa. Pada peraturan pengadaan barang dan jasa telah diatur tentang lelang  dengan menggunakan LPSE atau apapun. Entah Panitia yang tidak menyebutkan spesifikasi teknis secara tepat sehingga terjadi kertas yang tipis atau sistem pendistribusian soal dengan benar atau pada saat penilaian teknis panitia tidak melihat penawaran rekanan dengan teliti, atau memang rekanannya yang telah melakukan suatu tindak penurunan kwalitas tidak seperti pada saat penawaran. Tetapi sang menteri dengan ramahnya ini terjadi karena ada kelemahan menejerial di lembaganya padahal di kementerian pendidikan banyak profesor-profesor yang notabene orang super pintar,  tapi tidak becus mengurus UN yang setiap tahun dilaksanakan.

Kembali ke mempermainkan pendidikan anak bangsa....

Kurikulum baru 2013 akan segera di lounsing akan segera diberlakukan. Kembali lagi para murid menjadi korban perubahan-perubahan sistem pendidikan yang hampir dilakukan setiap tahun. Entah itu akan membuat pendidikan di Indonesia semakin baik atau tidak, tapi dengan perubahan kurikulum berarti sudah barang tentu akan ganti buku, ganti raport, ganti system belajar mengajar, ganti silabus, atau sekalian ganti guru pengajarnya..  Hee.... hee.... g mungkin lah....

Pemerintah telah jelas-jelas tidak fokus dengan bagaimana membuat anak negeri ini semakin bermoral, jujur, disiplin, berkarakter dan pintar. Dengan adanya perubahan-perubahan sistem pendidikan yang ada maka sudah barang tentu semua yang ada berubah.

Jawapos hari ini memuat... SD tidak ada UN... entah apa lagi yang dibuat pemerintah untuk membuat pendidikan semakit carut marut. Alasan pemerintah memberlakukan SD tidak ada UN bahwa SD dan SMP adalah pendidikan dasar maka tidak perlu UN untuk menamatkan SD.

OOOOOHHHHH pemerintah kenapa kau selalu mempermainkan pendidikan di negeri tercinta ini.... orangtua dan anak didik akan pusing memikirkan pendidikan yang selalu berganti-ganti. Guru sudah wajibnya menuruti kemauan pemerintah karena mereka sudah mendapat gaji dobel dari sertifikasi.